WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HADIST DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Penulis

  • M. Khoirul Muzakki Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
  • M.Rifa’i Huda Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

Kata Kunci:

Wali Nikah, Hadist, Kompilasi Hukum Islam

Abstrak

Konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam masih terkesan bias dan patriarki, karena perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Pasal-pasal tentang wali nikah masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Sebuah ketimpangan gender mengenai konsep wali nikah semakin diperkuat dengan ketentuan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas hanya ditujukan kepada laki-laki. Esensinya kontroversi dan perdebatan tentang wali nikah ini telah terjadi 14 abad yang lalu, yang menunjukkan bahwa masalah wali nikah tidak dan belum menemukan titik final dan status quo. Sehingga mengkaji ulang, memahami dan merelevansikannya dengan konteks masa sekarang merupakan sesuatu yang mendesak harus dilakukan. Disinilah pentingnya merevisi dan merekonstruksi pasal-pasal wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam melalui perspektif gender, sehingga akan muncul al-musāwah al-jinsiyyah antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research). Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalah (kesetaraan dalam perwalian). Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab yang secara terperinci membahas wali nikah, serta buku-buku yang dapat membantu menjelaskan konsep perwalian secara komprehensif. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan pendekatan usul fiqh.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (kāmil al- ahliyyah) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Hadis-hadis yang berbicara tentang wali nikah harus dipahami secara kontekstual, karena hadis tersebut sangat terikat dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang patriarki pada saat hukum itu muncul. Adapun relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dimana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.

Referensi

Abd al-Rahmān al-Jaziri, al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah (Beirut: Dār al-Kutub alIlmiyah, 2003), IV: 29. 3

Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, Al-Mu’jam Al-Wasit (Mesir: Dar al-Ma‟arif, 1973), hlm. 1020.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 114.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31

Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 20

Dirjen Bimbaga Islam Depag, Ilmu Fiqih, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, Cet. Ke-2. hlm. 49.

Hamidah, Tutik, Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 102.

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak (Jakarta: PT. Almawardi Prima, 2004), hlm. 307

Ibid.,Kompilasi Hukum Islam pasal 19.

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38

Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6

Mas’udi, Masdar Farid, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan, Bandung: Mizan, 1997

M. Afnan Hafidh dan A. Ma’ruf Asrori, Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 88.

Moh Rifa‟i, dkk, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang : CV. Toha Putra , 1978. Hl 83

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Kuwait: Darul Bayan, t.th. hlm. 78.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 89-90

Undang-undang No. 1 tahun. 1974, Tentang Perkawinan

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Bandung :Mizan Media Utama, 2010, hlm. 38

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‟an, Ibid, hlm. 83

Unduhan

Diterbitkan

21-08-2023

Cara Mengutip

Muzakki, M. K., & Huda, M. (2023). WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HADIST DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Jurnal Hukum Keluarga Islam El - Qisth, 2(02). Diambil dari https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/elqisth/article/view/187

Terbitan

Bagian

Articles